Sumut  

Pernyataan Gubsu Saat Pertanyakan 10 WTP Labusel, Kadis Kominfo Sumut Tegaskan Konteksnya Candaan

KoreksiRakyat.com, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menggelar Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Tahun 2023 Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (14/8) di Hotel Adimulya, Jalan Diponegoro, Medan.

Saat Kickoff Meeting LKPD APBD tersebut dimulai terdengar pernyataan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi yang mempertanyakan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Edimin Bupati Labusel.

Pernyataan Edy yang melontarkan candaan ‘Pak siapa yang di ujung sana, Pak Edimin (Bupati Labusel), kok bisa pula kau 10 kali, berapa kau sogok itu orang?’ sontak mengundang tawa para audiens yang hadir.

Berkaitan dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Ilyas S Sitorus memastikan bahwa pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat mempertanyakan 10 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Labuhanbatu Selatan (Labusel) konteksnya bercanda.

Ilyas juga menyatakan hal itu merupakan salah satu bentuk kedekatan Edy Rahmayadi dengan Bupati Labusel Edimin.

“Itu konteksnya bercanda, wajah Gubernur juga tersenyum melontarkan itu, yang hadir juga tertawa termasuk Pak Edimin, Bupati Labusel dan Ketua BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, candaan ini terlontar karena kedekatan Pak Gubernur dengan Pak Edimin, tidak ada maksud men-judge di situ karena Pak Edy Rahmayadi tahu sulit mendapatkan WTP,” jelas Ilyas S Sitorus di kantornya, Jalan HM Said, Medan, Selasa (15/8/2023).

Menurut Ilyas S Sitorus, ketika sebuah candaan menjadi berita teks yang tidak menggambarkan atmosfer, ekspresi seseorang bisa menjadi berita yang merugikan seseorang. Padahal ini bisa berdampak publik mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merusak hubungan Edy Rahmayadi dan Edimin.

“Perlu bagi wartawan untuk menimbang dampak berita yang ditulis, apalagi bisa membuat masyarakat salah mempersepsikan berita, karena tidak dibarengi dengan penjelasan konteksnya, tidak merasakan atmosfernya, demi mendapat judul atau angle yang bombastis,” jelas Ilyas S Sitorus.

Ilyas menjelaskan lebih lanjut, Sebelum melontarkan candaannya tersebut, Gubsu juga mengakui sulit untuk mendapatkan Opini WTP dan ada 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

  1. Kewajaran Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
  2. Pengungkapan Laporan Keuangan Yang Cukup
  3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
  4. Efektifitas Pengendalian Intern

Itulah sebabnya Opini WTP merupakan apresiasi tertinggi dari BPK. Dan bahkan ada Pemda yang awalnya meraih WTP turun menjadi WDP hal ini juga menggambarkan tidak gampang meraih opini WTP dari BPK RI.

“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP usai acara.” Jelas Edy Rahmayadi dalam sambutannya saat itu.

Bahkan Edy Rahmayadi juga meminta agar setiap daerah yang meraih WTP mendapat bonus dari Pemprov Sumut. Hal ini karena Kemenkeu hanya memberikan bonus kepada Pemda yang berhasil meraih 5 WTP berturut-turut.

“Pak Gubernur juga sebelumnya sudah menjelaskan sulitnya mendapatkan Opini WTP, dan masih ada beberapa yang masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dia bahkan meminta dinas BKAD memberikan bonus untuk daerah yang meraih WTP untuk menyemangati teman-teman Kabupaten/Kota lainnya,” kata Ilyas S Sitorus. (N)