Medan  

Gubsu Terima Sertifikat Aset Pemprovsu dari Menteri ATR/BPN

KoreksiRakyat.com, Medan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan 1.117 sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan para Bupati/Walikota, di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (20/7).

Hadir diantaranya Anggota DPR RI Ongku P Hasibuan, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung, Kepala BPN Sumut Askani, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Wakajati Sumut Joko Purwanto, serta para Bupati/Walikota atau mewakili daerah yang menerima sertifikat tanah aset milik pemerintah daerah.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemko), KPK dan BPN bersama seluruh jajaran yang telah berhasil menyertifikatkan sebanyak 1.117 bidang tanah (aset) milik Pemerintah Daerah (Pemda) serta 77 rumah ibadah dengan total luas tanah 3.745.175 m2 atau setara 374,5 Hektare yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

“Masih banyak lagi bidang-bidang (tanah) yang belum disertifikatkan. Kita masih memerlukan sinergi kolaborasi tersebut,” ujar Hadi.

Adapun permasalahan yang ada, kata Hadi, diantaranya terkait bidang tanah yang sejatinya sudah diukur, namun berkas dari pemerintah daerah belum menyerahkannya kepada BPN. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga belum menunjuk dimana lokasinya.

Namun berbagai masalah yang ada, menurut Hadi, dengan kerja keras serta dukungan dari KPK, dirinya meyakini seluruh tanah aset Pemda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bisa diselesaikan, jika seluruh pihak terkait proaktif.

Sementara, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan upaya memaksimalkan kerja penyelesaian persoalan agraria, khususnya yang berkaitan denga aset milik Pemprov Sumut. Karena itu ia mengingatkan bahwa dalam hal pembangunan yang memerlukan lahan yang tidak sedikit, dibutuhkan kesiapan terutama dokumen aset.

“Makanya kepada Pak Menteri (ATR/BPN), kita sudah siapkan untuk membangun sekolah, rumah sakit dan lainnya, dan harus segera (penyelesaian sertifikat). Sebab kebiasaan yang terjadi, saat tanah itu menggiurkan, segala macam cara dilakukan untuk menuntut. Ini yang harus sama-sama dilakukan dan kamu juga ingin dikoordinasikan oleh Pak Menteri,” sebutnya. Selain itu, aset milik pemerintah daerah kata Gubernur, sangat perlu dipertegas melalui langkah mempertahankannya. Sehingga siapapun pejabatnya, agar tidak lengah dan membiarkan masalah lahan berlarut. (kom)